 |
| Dr. KH. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I. |
Menyikapi Fenomena Kerusuhan Akibat Ketimpangan
Kebijakan publik adalah cerminan dari tanggung jawab pengambil kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, ketika kebijakan hanya berorientasi pada kepentingan segelintir elit tanpa diimbangi hati nurani, akal sehat, dan keberpihakan kepada rakyat, maka kerusuhan sosial menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Fenomena kerusuhan antara rakyat dan aparat, yang dipicu oleh kebijakan gaji wakil rakyat yang dianggap menindas, menjadi alarm keras bagi kita semua. Polisi bertindak semena mena terhadap para pendemo yang akan menyampaikan aspirasinya, ada yang dilindes mobil polisi (Afan Kurniawan) sampai meninggal, ada yang di pukuli berdarah darah dan sampai kekerasan yang tidak manusiawi, polisi akhirnya tidak henti henti terus di benci, bukan pengayom tapi sebaliknya, walaupun hanya oknum pelakunya.
Kebijakan yang Menjauhkan Rakyat
Kenaikan gaji wakil rakyat di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas mencerminkan kurangnya kepekaan sosial. Ketimpangan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Ketika rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, kebijakan yang memperkaya elite politik justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. Hal ini memicu kemarahan kolektif, yang sayangnya berujung pada kerusuhan antara rakyat dan aparat, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.
Hati Nurani dan Akal Sehatlah sebagai Landasan
Sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai luhur, kebijakan harus lahir dari hati nurani yang peka terhadap penderitaan rakyat. Hati nurani akan mengarahkan pengambil kebijakan untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok, Sementara itu, akal sehat menuntut kebijakan yang logis, transparan, dan berbasis data, sehingga tidak memicu persepsi ketidakadilan. Ketika keduanya diabaikan, kebijakan menjadi alat penindasan, bukan solusi.
Keberpihakan kepada Rakyat
Wakil rakyat sejatinya adalah amanah, bukan privilege. Mereka dipilih untuk mewakili suara rakyat, bukan untuk menjauhkan diri dari rakyat. Kebijakan gaji yang tidak proporsional harus dievaluasi dengan melibatkan partisipasi publik secara transparan. Apalagi rakyat dipertontonkan dengan goyangan para wakil rakyat saat gaji dinaikan seakan akan menambah luka semakin dalam, pelecehan terhadap rakyat, bukan memberi manfaat. Keberpihakan kepada rakyat berarti memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan untuk kemewahan segelintir orang.
Segera beri Solusi untuk Harmoni Sosial
Untuk meredam ketegangan dan mencegah kerusuhan serupa, secepatnya pemerintah dan wakil rakyat pengambil kebijakan yang diawali segera *Mendengarkan Suara Rakyat* Buka ruang dialog publik untuk memahami aspirasi dan keluhan masyarakat. Dengan *Menerapkan Keadilan Sosial* Tinjau ulang kebijakan yang memicu ketimpangan, seperti gaji wakil rakyat yang berlebihan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat yang semakin tidak karuan.
Segera *Memperkuat Integritas Aparat* Aparat harus berperan sebagai penjaga kedamaian, bukan pelaku kekerasan. sikap profesional dan pengayom serta pelayan bagi rakyat bukan buka karena kepentingan elit pejabat. Bersama Membangun Transparansi.
Damailah Indonesia ku
Masih ada solusi diskusi untuk sebuah solusi tanpa ada intimidasi dan yang tersakiti, gunakan akal dan hati nurani.
Penulis :
Dr. H. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I.
(Ketua STIT Mamba'ul Hikam Kabupaten PALI)
