 |
| Purbaya Yudhi Sadewa | Foto : istimewa |
Jakarta, HPC — Belum genap sehari menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian publik dengan menggulirkan kebijakan fiskal besar: menarik dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun untuk disalurkan ke perbankan nasional.
Diketahui total dana pemerintah yang masih berada di BI saat ini mencapai sekitar Rp 425 triliun
Purbaya menegaskan, kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Penarikan dana tersebut tidak dilakukan sebagai pinjaman, melainkan skema penempatan seperti deposito. Pemerintah menaruh uang ke bank, lalu bank bebas menyalurkannya sebagai kredit kepada masyarakat, dengan catatan dana dapat ditarik kembali jika diperlukan.
Dana itu akan dialokasikan ke sistem perbankan, khususnya ke bank-bank nasional. Tujuannya adalah memperkuat likuiditas perbankan sehingga bisa mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil dan memperlancar perputaran ekonomi.
Menurut Purbaya, instrumen investasi seperti Surat Utang Negara (SUN) atau SRBI tidak akan menjadi tujuan penggunaan dana ini, yakni dana tersebut seharusnya benar-benar masuk ke perekonomian. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan "memaksa mekanisme pasar berjalan" dan bank tidak akan memiliki pilihan selain menyalurkan kredit.
Manuver ini menjadi gebrakan awal Purbaya sebagai menteri baru dan sinyal ambisius untuk menggenjot ekonomi Indonesia melalui instrumen fiskal inovatif dengan dukungan penuh dari presiden.
