 |
| Bantuan akan disalurkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) |Foto : ist |
Palembang, HPC – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk meningkatkan kualitas perumahan rakyat di Kota Palembang. Kolaborasi ini menghasilkan alokasi 1.500 unit perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk tahun 2026.
Keputusan itu diambil dalam pertemuan antara PKP dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Bantuan akan disalurkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terdiri atas 1.000 unit melalui APBN dan 500 unit dari CSR.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program tersebut merupakan bukti kehadiran negara dalam memastikan warga hidup di lingkungan yang aman dan sehat.
“Ini bukan sekadar program, tetapi kewajiban negara untuk memastikan masyarakat hidup dalam kondisi yang lebih aman dan sehat,” tulis Maruarar di akun Instagram @maruararsirait.
Ratu Dewa menyatakan bahwa alokasi 1.500 unit BSPS akan sangat membantu menekan jumlah rumah tak layak huni di Palembang.
“Program ini sangat membantu mengurangi jumlah rumah tak layak huni di Palembang, sehingga warga bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Saat ini, Palembang tercatat memiliki 3.067 RTLH. Dengan tambahan 1.500 unit BSPS, pemerintah berharap angka tersebut bisa berkurang hampir separuhnya.
Tiga kecamatan masuk dalam daftar prioritas penerima bantuan, yakni Gandus, Seberang Ulu I, dan Seberang Ulu II, dengan total usulan 955 unit. Sementara itu, unit lainnya akan dialokasikan ke kecamatan lain yang juga membutuhkan.
Ratu Dewa menambahkan, Pemkot Palembang selama 2025 juga menjalankan program perbaikan RTLH, termasuk Gebrak (Gerakan Benarin Rumah Agak Layak).
