Palembang, HPC - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memastikan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan tetap berlanjut pada 2026.
Namun, Herman Deru menegaskan perpanjangan kontrak tidak dilakukan secara otomatis. Setiap pegawai akan dievaluasi berdasarkan tingkat kedisiplinan dan capaian kinerja selama masa kontrak.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pegawai yang layak dipertahankan.
"Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja, itu akan dinilai. Tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut," kata Herman Deru di Palembang, Rabu.
Herman Deru juga menanggapi isu yang menyebut formasi PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi tenaga alih daya (outsourcing). Ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait kabar tersebut.
Meski begitu, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya tidak menginginkan penghentian program PPPK paruh waktu.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penilaian secara objektif terhadap setiap pegawai dengan mengutamakan aspek disiplin dan kinerja.
"Intinya, kalau disiplinnya tidak bagus dan kinerja tidak bagus pasti dinilai," tegasnya.(***)
