 |
| Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid | Foto : Kiki Muba |
PALEMBANG, HPC – Bupati Musi Banyuasin (Muba) H.M. Toha Tohet, SH yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Apriyadi, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pertanahan dan Tata Ruang se-Sumatera Selatan di Ruang VIP Sriwijaya 2, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kamis (9/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid bersama Gubernur Sumsel Dr. Herman Deru, M.M, serta diikuti para bupati dan wali kota se-Sumsel.
Sekda Muba Apriyadi melaporkan sejumlah persoalan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2026, termasuk masih banyaknya desa dan kelurahan di Muba yang berada di dalam kawasan hutan.
“Masih ada 115 desa dan kelurahan di Muba yang masuk kawasan hutan, dengan luas mencapai 646.906 hektar atau sekitar 44 persen dari wilayah kabupaten,” ungkap Apriyadi.
Ia juga menyoroti perbedaan batas administrasi dengan Kabupaten Muratara, perbedaan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) antara Muba dan Provinsi Sumsel, serta ketidaksesuaian data batas desa antara BIG dan kondisi di lapangan.
Apriyadi berharap Kementerian ATR dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri ATR Nusron Wahid menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh laporan dari kabupaten/kota di Sumsel.
“Semua laporan akan kami pelajari dan tindaklanjuti segera. Kami apresiasi pemerintah daerah yang proaktif menyelesaikan persoalan agraria,” ujarnya.
