PALI, HPC - Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) bersama Pusat Penelitian Informasi Kebijakan Publik (PUSLIP) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI dan DPRD PALI memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Keduanya mengingatkan agar persoalan penonaktifan 40.499 kepesertaan BPJS Kesehatan warga PALI pada 2026 tidak kembali terulang. Mereka secara khusus meminta anggaran jaminan kesehatan masyarakat tidak dikurangi.
Ketua Umum AP3, Abu Rizal, mengatakan DPRD PALI harus memastikan setiap anggaran yang diajukan pemerintah daerah benar-benar mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami tidak ingin anggaran BPJS warga dikurangi satu rupiah pun. Pemerintah harus menjamin seluruh rakyat PALI bisa berobat dengan gratis. Jangan sampai didemo dulu baru dianggarkan," tegas Abu Rizal, yang sebelumnya menjadi koordinator aksi memperjuangkan BPJS pada 19 Januari 2026.
Menurut Abu Rizal, persoalan BPJS yang sempat tidak aktif selama sekitar dua bulan telah memberikan dampak besar bagi masyarakat. Sejumlah warga terpaksa menggunakan tabungan hingga menjual aset untuk membiayai pengobatan dan operasi.
Bahkan, dia menyebut ada warga yang mengalami kondisi kesehatan semakin memburuk karena terkendala biaya pengobatan.
"Jika BPJS warga kembali tidak dianggarkan, maka bukan hanya bupati yang bertanggung jawab. DPRD juga harus ikut bertanggung jawab," ujar pria yang akrab disapa Bung Ijal tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Direktur Pusat Penelitian Informasi Kebijakan Publik (PUSLIP), Indra Setia Haris. Dia meminta Pemkab PALI tidak hanya berfokus menyusun struktur APBD dengan nilai belanja yang besar, tetapi juga memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Indra, sejumlah pos anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik harus menjadi prioritas. Di antaranya pembiayaan BPJS masyarakat, gaji guru dan tenaga kesehatan, gaji perangkat desa dan kelurahan, hingga insentif marbot dan guru ngaji.
"Bappeda dan BPKAD harus memperhatikan betul agar program yang berpihak kepada rakyat didahulukan. Contohnya anggaran BPJS untuk warga, gaji guru dan tenaga kesehatan, gaji perangkat desa dan kelurahan, gaji marbot dan guru ngaji. Hal-hal detail seperti ini harus benar-benar disoroti, jangan sampai kurang. Cek dan cross-check juga perlu," kata Indra.
Dia juga menyoroti potensi penurunan struktur APBD PALI akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta persoalan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan pendapatan dan berdampak pada kemampuan belanja daerah.
Indra mengingatkan agar penurunan kemampuan keuangan daerah tidak dijadikan alasan untuk mengurangi anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Berkurangnya anggaran jangan sampai mengurangi pos belanja untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai demi mengejar belanja infrastruktur, kepentingan rakyat jadi korban," tegasnya.
Selain itu, dia meminta pemerintah daerah menyusun target pendapatan secara realistis dan berdasarkan potensi yang jelas. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan target pendapatan tinggi jika belum didukung objek pendapatan yang terukur.
"Pemkab PALI juga tidak perlu mengutak-atik anggaran agar terlihat gemuk. Cukup realistis saja sesuai kemampuan daerah. Tidak perlu memaksakan target pendapatan yang tinggi jika objeknya belum jelas. Kasihan bagian pendapatan jika harus memenuhi target yang tidak masuk akal. Ujung-ujungnya rakyat jadi korban," paparnya.
Indra berharap Pemkab PALI bersama DPRD dapat membahas dan menyusun APBD 2027 secara realistis dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
"Realistis saja dan harus mendahulukan kepentingan dasar rakyat," pungkasnya.(*)
